Pengusaha Karet Tolak DNI Dicabut Menurut Gapkindo

JAKARTA. Rencana Kementerian Perindustrian (Kemperin) untuk menghapus karet remah (crumb rubber) dari Daftar Negatif Investasi (DNI) mendapat penolakan dari industri pengolahan karet dalam negeri. Pasalnya, saat ini kapasitas mesin industri pengolahan karet dalam negeri lebih besar daripada total produksi karet setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dimiliki Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), saat ini total kapasitas produksi pabrik karet mencapai 5,7 juta ton. Sementara jumlah total produksi karet nasional sekitar 3,4 juta ton.

Dengan begitu, saat ini masih ada kekurangan pasokan karet sebesar 2,3 juta ton, agar kebutuhan pabrik karet terpenuhi. Direktur Eksekutif Gapkindo Suharto Honggokusumo mengatakan, pihaknya menolak rencana Kemperin yang akan merevisi status crumb rubber dari sebelumnya dibuka dengan syarat, menjadi dibuka sepenuhnya. Menurut Suharto, ketimbang membuka kanal investasi untuk asing, yang akan semakin menambah pabrik karet, lebih baik pemerintah fokus pada peremajaan lahan karet untuk meningkatkan produktivitas.

kebun karet

“Kapasitas pabrik karet masih berlebihan, jadi tidak perlu dibuka DNI untuk menambah pabrik lagi,” ujarnya ke KONTAN, Sabtu (14/7). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, industri crumb rubber bisa dimiliki oleh asing namun dengan izin khusus Menteri Perindustrian dengan ketentuan.

Namun untuk mendapatkan izin Menperin, investor harus bisa memenuhi kebutuhan bahan baku dari kebun karet sendiri paling kurang 20% dari kapasitas produksi. Investor juga harus memenuhi bahan baku maksimal 80% dengan pola kemitraan, dan dari luas kebun itu paling sedikit 20% merupakan kebun plasma. Badan Perkebunan Direktur PT Kirana Megatara Tbk Daniel Tirta Kristiadi juga meminta pemerintah tidak membuka investasi baru industri crumb rubber.

Menurutnya, industri karet saat ini sudah bisa memproduksi crumb rubber melalui produk karet olahan Standar International Rubber (SIR) yang jadi produk unggulan industri karet Indonesia. Rencana pemerintah untuk mencampurkan karet dengan aspal, menurut Daniel, diperkirakan hanya akan memerlukan bahan baku karet sebanyak 50.000–60.000 ton setahun.

Kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui stok dalam negeri sehingga pemerintah tidak perlu mencari bahan dasar hingga keluar negeri. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengembangkan produksi karet. Sebab saat ini banyak perkebunan karet petani yang berusia tua dengan produktivitas rendah. Padahal permintaan akan produk karet akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Untuk meningkatkan produksi karet lokal, Daniel bilang, pemerintah perlu membentuk badan perkebunan seperti di industri kelapa sawit.

Dengan badan itu maka akan ada pungutan yang dananya bisa disalurkan ke petani untuk peremajaan karet. Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit diatur melalui Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit. Aturan tersebut menyatakan Menteri Keuangan memiliki wewenang membentuk Badan Pengelola Dana yang mengolah dana pungutan dari ekspor kelapa sawit dan turunannya.

“Ini yang harus ditambah oleh Kementerian Keuangan untuk membantu produk perkebunan unggulan kita,” saran Daniel. Sebagai anggota Gakoptindo dan Direksi di Kirana Megatara, Daniel menyatakan siap berkontribusi penuh terhadap badan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *